Kebijakan Kominfo Internet Wajib 100 Mbps Tuai Kontroversi

Belum lama ini Indonesia digegerkan dengan kebijakan Kominfo internet wajib 100 Mbps. Walau niatan dari Kominfo ini memang bertujuan untuk meningkatkan layanan internet di tanah air, rupanya kebijakan ini malah menuai kontroversi. Loh, kok bisa?     

Indra Maulana, Sekretaris Ditjen PPI Kominfo

Internet dengan kecepatan tinggi, stabil, dan murah, pastinya merupakan angan setiap orang di muka bumi ini, khususnya Indonesia. Di era yang kian mengarah ke era digitalisasi ini, peran internet memang memegang peranan sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Indra Maulana, selaku sekretaris Ditjen PPI Kominfo, di mana ia menilai internet dengan kecepatan 100 Mbps yang akan dijadikan standar internet atau fixed broadband di tanah air merupakan hal yang sangat realistis.

Mewajibkan kecepatan internet yang mumpuni

Kebijakan Kominfo internet wajib 100 Mbps yang digembar-gemborkan baru-baru ini dikatakan dapat dieksekusi, mengingat ekonomi digital Indonesia sudah meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan internet yang berkualitas, ia mengharapkan perkembangan yang lebih pesat.

Kendati demikian, ia menyatakan tak dapat memaksakan kebijakan Kominfo internet wajib 100 Mbps secara satu arah karena pemerintah juga wajib memandang kebutuhan internet tersebut dari kacamata masyarakat secara universal.

Muhammad Arif selaku ketua APJII

Walau kebijakan Kominfo internet wajib 100 Mbps ini terdengar bagus, namun siapa sangka kebijakan ini malah malah mendulang kontroversi, brott? Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Arif selaku Ketua Umum APJII, yang menyatakan bahwa infrastruktur Indonesia belum bisa memenuhi standar yang diminta Kominfo.

“Secara infrastruktur agak susah saat ini, karena Indonesia saat ini luas dan berpulau-pulau. Di Jawa sendiri untuk 100 Mbps kemungkinan 80% operator siap, tapi kalau di pulau lainnya saya tetap agak sangsi juga.”

Ia menegaskan bahwa harga layanan juga belum dapat dipatok seragam, mengingat harga internet di pulau Jawa dibanderol kurang dari 10 Juta Rupiah untuk 1 Gbps, di mana daerah Makassar dan Manado dapat mencapai 50 Juta Rupiah untuk  internet 1 Gbps.

Tidak berhenti tiba di situ, ia juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan juga penyedia layanan internet, mengingat kebanyakan harga paket 100 Mbps berada di kisaran 500 Ribuan Rupiah.

“Kalau memang harganya nanti bakal dipatok 500 Ribuan Rupiah, bagaimana dengan masyarakat yang bisa belanja 200-300 Ribuan Rupiah? Kalau harga paket internet kita turunkan ke 300 Ribuan Rupiah pun, cost operator akan sangat berat, dan pastinya apakah ada operator middle low yang sanggup?”

Waduh, kelihatannya kebijakan internet 100 Mbps ini membutuhkan waktu  yang lebih lama dari dugaan yah, brott?

Baca juga informasi menarik Gamebrott lainnya terkait Tech atau artikel lainnya dari Bima. For further information and other inquiries, you can contact us via author@gamebrott.com.